Kompas, Kamis, 25 Maret 2010 | 03:07 WIB
M Zaid Wahyudi
Pasca-serangan menara kembar World Trade Center di New York, 11 September 2001, Islam dan Barat terlibat dalam ketegangan berkepanjangan. Ketidakpahaman atas nilai-nilai Islam yang sesungguhnya membuat upaya Barat memerangi terorisme justru sering menimbulkan konflik baru.
Pada saat itulah Nahdlatul Ulama (NU) tampil ke kancah global dengan mengampanyekan Islam rahmatan lil alamin
Tantangan global yang dihadapi NU sebagai organisasi ulama saat ini tentu jauh berbeda dibandingkan dengan tantangan saat NU baru dibentuk tahun 1926. Ketika itu, NU dibentuk sebagai respons atas perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam setelah Makkah (Hijaz), Arab Saudi, berpindah kekuasaan dari Raja Syarif Husein yang berasal dari kelompok Sunni ditundukkan Raja Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi.
NU dibentuk untuk memperjuangkan eksistensi amal keagamaan ala Sunni yang selama ini sudah mendarah daging di bumi Nusantara, seperti Islam bermazhab serta tradisi keagamaan Sunni. Untuk itu, dibutuhkan organisasi yang mampu menghimpun aspirasi ulama pondok pesantren sebagai basis organisasi NU.
Bagi kiai di pondok pesantren, pembaruan adalah sebuah keharusan. Ide modernitas juga tidak perlu ditampik karena itu sebuah keniscayaan. Tetapi, penolakan Islam bermazhab sebagai ide pembaruan yang disertai pelecehan dari kelompok yang tidak setuju dengan model Islam itu membuat ide kelompok Wahabi tidak bisa diterima.
Setelah 84 tahun berdiri, tantangan global NU tak hanya penyudutan paham keagamaan dari kelompok Wahabi yang semakin eksis, tetapi juga peran dunia Barat yang semakin dominan. Sikap Barat yang cenderung anti-Islam dan menggeneralisasi Islam yang terdiri atas banyak aliran membuat NU harus tampil memperkenalkan Islam moderat ala Indonesia.
Sekretaris Konferensi Cendekia Islam Internasional (International Conference of Islamic Scholars/ICIS) Pengurus Besar (PB) NU Iqbal Sulam di sela-sela Pertemuan Ulama-ulama untuk Mewujudkan Dunia Islam yang Maju di Makassar, Senin (22/3), mengatakan, rahmat yang dibawa Islam bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk kaum non-Muslim atau orang yang tak beriman sekalipun.
Kesetaraan di antara sesama manusia penghuni bumi yang termaktub dalam Islam rahmatan lil alamin itu bertentangan dengan kondisi global saat ini. Sejumlah kelompok ingin melakukan hegemoni, baik dalam ideologi maupun ekonomi, dengan menundukkan kelompok lain.
”NU ingin memperkuat Islam rahmatan lil alamin agar masing-masing kelompok tidak membuat kerusakan di muka bumi. Butuh saling pengakuan atas keberadaan, keterlibatan, dan kepedulian dari masing-masing kelompok untuk membangun persaudaraan di bumi,” katanya.
Untuk memperkenalkan Islam moderat itu, NU di bawah kepemimpinan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU KH Hasyim Muzadi beberapa kali menyelenggarakan Konferensi Cendekia Islam Internasional, konferensi penanganan terorisme, ataupun terlibat aktif dalam sejumlah persoalan internasional. NU terlibat aktif dalam penyelesaian konflik di Pattani, Thailand selatan, konflik antara Hamas dan Fatah di Palestina, hingga membantu pembebasan sandera asal Korea Selatan di Afganistan.
Mantan Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda yang hadir dalam pertemuan ulama itu mengakui, NU bersama Departemen Luar Negeri sudah berhasil memperkenalkan Islam moderasi ala Indonesia ke dunia internasional. NU melalui ICIS berhasil menjangkau tak hanya ulama Islam di Timur Tengah, tetapi juga mampu menjangkau ulama Islam di negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim hingga cendekiawan tentang Islam yang non-Muslim.
”NU bisa menjembatani dialog dan hubungan antara Islam dan Barat serta menumbuhkan saling pengertian di antaranya,” ungkapnya. Kehadiran lebih dari 40 ulama dari sekitar 20 negara dalam pertemuan itu menunjukkan pengakuan mereka akan pentingnya kiprah NU dalam kehidupan global.
Di Indonesia yang multikultur, lanjut Hassan, dialog antarmasyarakat yang plural merupakan aktivitas keseharian yang biasa. Namun, dialog itu mahal harganya bagi masyarakat Barat. Akibatnya, mereka gagap dalam mengelola masyarakat yang plural.
Indonesia merupakan contoh sukses dialog antarmasyarakat yang berbeda agama, budaya, dan etnik. Karena itu, menurut Hassan, Indonesia sering dijadikan rujukan negara Barat yang kini menyadari bahwa masyarakat mereka juga plural.
Diplomasi publik yang dilakukan NU membuka mata pemerintah, ada celah-celah diplomasi yang hanya bisa dilakukan organisasi masyarakat seperti NU, tetapi tidak bisa dilakukan negara. NU bisa mengingatkan ulama Islam di Barat tentang nilai-nilai Islam. Cara ini jelas tak bisa dilakukan negara karena bisa mengundang ketersinggungan.
Namun, di tengah keberhasilan mengglobalkan nilai-nilai NU, organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini, dengan jumlah warga (nahdliyin) sekitar 26 juta, masih banyak menghadapi persoalan dasar, seperti banyaknya umat yang miskin, tingkat pendidikan rendah, hingga terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan.
Hal itu diakui Hassan sebagai masalah yang masih harus dihadapi pimpinan NU. Keterbatasan sumber daya di NU membuat persoalan-persoalan klasik itu sulit diatasi. Tetapi, hal itu bukan alasan bagi NU untuk mengurangi kiprah internasionalnya dengan hanya mengurusi persoalan domestik umatnya.
Dari kerja sama internasional yang dilakukannya, NU bisa mengembangkan kerja sama, memperluas wawasan, dan belajar dari kondisi global untuk mencari solusi tepat bagi permasalahan dasar umatnya. Kiprah internasional NU tetap dapat dilakukan tanpa melupakan penyelesaian atas kebutuhan mendasar warga NU.
No comments:
Post a Comment